CV. IT Fourteen

Teknologi Berkarat di Republik Impor

Minggu, 06 April 2014 - 17:27:56 WIB di posting oleh admin
Kategori: Teknologi Informasi - Berikan Rating pada posting ini :
Rating:  0 -  0 vote

Oleh : Erwin Renaldhy

(Penulis adalah Praktisi eGovernment)

 

Apa kabar program Mobnas, bagaimana riwayatmu kini setelah ditipu Kebijakan “mirip tak sama” menguntungkan asing ber-label “LCGC”? Niat bagus itu dibalas kepura-puraan pemerintah yang setengah hati, jangan mimpi bisa punya Mobnas. Bukan kali pertama kebijakan tidak memihak produk lokal tetapi sudah tak terhitung jumlahnya,. Apa yang kita pakai saat ini hampir semua dari asing. Sedikit lagi bahkan air mineral dipasok dari luar karena murah dibandingkan dalam negeri yang harganya akan lebih mahal dari BBM.

 

Beginilah jika negara dijalankan dengan logika ekonomi-politik corak imperialis, dimana seluruh sistemnya selalu mengadopsi. Kemandirian bangsa dalam mencipta dan mengembangkan teknologi begitu minim, jauh tertinggal dibanding negara lain. Padahal kemandirian teknologi itu penting. Matang ditempa keadaan, dewasa dilatih waktu.

 

Dulu kita punya program kemandirian dengan cara mengirim ribuan insiyur untuk belajar ke luar negeri.  Perencanaan kemandirian di berbagai bidang industri, manufaktur, dan riset, pembuatan chips, pesawat, kapal, hingga keperluan pertahanan amunisi, roket,  dan torpedo. Tahun 1995 kita berhasil membuat pesawat  N-250. Ada perusahaan nasional yang sudah mampu rakit peralatan sentral otomatis, menara transmisi TV, pengembangan produk handset telepon hingga pabrik torpedo dengan teknologi canggih. Masa itu, teknologi ingin dijadikan peradaban untuk kemandirian bangsa. Jenderal lapangannya Prof. B.J. Habibie.

 

Yang pasti apa yang pernah digagas dan diimplementasikan beliau di berbagai sektor industri serta kebijakan pemerintah di masa orba sudah sangat sulit dilaksanakan di masa pemerintahan saat ini, kehilangan momentum.  Ada sepuluh industri strategis sudah berjalan sendiri-sendiri. PT Krakatau Steel sebagian sahamnya sudah dilego. PT Dirgantara Indonesia, PT. PINDAD, dan PT. PAL masing-masing dengan prinsip pragmatismenya. Industri strategis lain bahkan hampir tidak lagi terdengar.

 

Kebijakan Teknologi nasional yang dulu gegap gempita sudah raib entah kemana. Bahkan yang jadi trend, penjualan saham dari hasil kajian LIPI tentang deindustrialisasi di Indonesia. SDM yang dulu dididik dan dilatih di luar negeri tersebut kini sebagian tersebar di beberapa negara. Kita yang memodali pendidikan dan ketrampilannya, negara lain yang nikmati. Menyedihkan.

 

Dalam sistem perekonomian model apapun, industri adalah keniscayaan. Teknologi tanpa industri sama saja bohong. Ibarat dua sisi mata uang, teknologi dibutuhkan untuk memperoleh nilai tambah sekaligus akselerasi ekonomi. Perekonomian tanpa teknologi tidak punya daya saing. Negara bisa maju karena industrinya, akan nampak suatu ciri spesifik. Pembangunan dan pengembangan industri-industri mereka jelas menunjukkan prinsip penggunaan dan pengembangan teknologi yang  didukung penuh kebijakan pemerintahnya. Komitmen dan kebijakan pimpinan tertinggi negara memegang peran mutlak bagi kemajuan industri nasional berbasis Teknologi.

 

 

Teknologi Sekarat

Tapi apalacur. Program kemandirian teknologi diserang ekonom didikan Barat terutama AS. Dianggap tak efisien, rugikan negara, IMF larang program strategis ini diteruskan. Alasannya sebagai penyebab krisis, faktor inefisiensi. Pasca reformasi, industri strategis terbengkalai. Dana riset dipangkas habis, privatisasi BUMN. Industri smaput teknologi sekarat. Ribuan ahlinya tunggang langgang. Ada jadi birokrat, politisi atau sekalian minggat ke negara yang industrinya serius mau maju. Kita mundur 20 tahun. Proyek strategis banyak dihentikan termasuk pabrik torpedo mangkrak, berkarat, jadi besi tua  akan menyusul program mobil nasional esemka. Kasihan. Hampir semua industri strategis Indonesia dijagal. Semua berjalan tak sesuai rencana. Bangsa ini gagal mandiri secara teknologi.

 

Kebijakan berbelok kadang bersayap itu tak pernah lepas dari negara yang getol menyadap apa saja informasi yang ada di sini. Sisipkan pemikiran untungkan sistem mereka. Saat ini sistem politik kita amat terbuka, cenderung liberal. Maka sistem ekonomi pun ikut terbuka. Produk asing membanjiri, NKRI jadi Negara Kesatuan Republik “Impor”. Importeknologi, imporsistem, imporideologi, imporpolitik, semua dan semaunya. Entah sampai kapan.

 

Teknologi komunikasi yang digunakan masyarakat adalah produk mereka. Resikonya, kita makin terbuka, “telanjang”, mudah di intip, di main-maini, di kurangajari, sampai level VVIP “RI-00”. Cermin dari kasus aussie kemarin. Itulah konsekuensi ketidak mandirian. Para komplotan ekonom ‘neolib’ senang, Indonesia tidak perlu susah payah bangun teknologi mandiri, cukup jadi pasar global yang “sexy, aduhay, indehoy”. Tetap untung walaupun receh.

 

 

Republik “Impor”

Bagaimanapun, mandiri lebih baik dibanding harus bergantung. Mencipta lebih utama daripada mengikuti, itu berlaku untuk bangsa maupun individu manapun. Mandiri secara teknologi buat kita tidak perlu selalu turuti asing. Apalagi ikuti sistem mereka. Saatnya bangsa ini harus percaya diri mengembangkan sistemnya sendiri didasari hasrat keinginan untuk mandiri. Kita sudah punya banyak ahli, peneliti juga, meski outcamenya masih parsial tidak seluruhnya aplikatif sehingga manfaatnya belum terasa langsung. Butuh waktu dan konsistensi, bukan sekedar skor untuk mengalahkan jumlah publikasi ilmiah dan hak paten negara sebelah.

 

Impian Indonesia untuk mandiri secara teknolgi harus di reaktivasi kembali demi masa depan bersama. Ironisnya, di negara ini pengembangan teknologi tidak dapat tempat cukup. Tapi dana ratusan trilyun mudah cair untuk BLBI, anggaran untuk saksi pemilu dan biaya politik lainnya. Sosial politik dan ekonomi jauh lebih kuat pengaruhnya dibanding pertimbangan untuk majukan teknologi. Diskusi sosial politik lebih mendominasi ruang publik dibanding  gerakan yang usung teknologi alternatif kerakyatan. Ilmu sosial, politik, dan hukum berkembang pesat kuantitasnya, mereka seolah lebih produktif hasilkan wacana yang hanya habiskan energi. Banyak bicara, miskin karya kurang bekerja.

 

Padahal ranah informasi dalam membentuk opini tidak segannya bersifat provokatif, mendeskreditkan bahkan adudomba. Kebohongan yang diulang-ulang bisa bikin orang percaya, ini doktrin lama dikenal dengan agitasi propaganda, jauh beda dengan sikap kritis yang rasional-objektif dimana bahan bakunya berdasar fakta/data. Sehingga jangan heran jika semua ” informasi”bisa dibolak balik Tergantung pesanan dan kepentingan.

 

Kita mengulang kesalahan Eropa. Sibuk dengan ilmu humanisme dibanding scienceteknologi. Jepang, Korea, China tetap konsisten utamakan teknologi. Opini pengembangan teknologi hanya terjadi di ruang terbatas, laboratiorium dan kampus, sedangkan ruang publik ditutupi riuhnya bunyi politik. Tidak banyak yang tau bahwa melalui tangan IMF, program teknologi strategis kita diberangus. Sekarang kita hanya pasar dari produk asing, RI jadi Republik Impor.

 

Rasa-rasanya pemikiran dan kiprah Prof. B.J. Habibie di bidang teknologi tinggal kenangan. Padahal dalam situasi tumbuhnya kekuatan ekonomi baru seperti China, India, Russia, dan Brasil, justru “Kemampuan Penguasaan Teknologi” jadi kunci sukses.

 

Ini bukan murni pendapat pribadi, tetapi kegundahaan tersirat dalam buku “Jejak Pemikiran B. J. Habibie” yang diresensi sebelumnya oleh rekan kompasioner  Anto W dan pandangan Dosen Komunikasi Univesitas Airlangga Surabaya, Dr. Henry Subiakto. Semoga kegelisahan mereka masih akan bergaung di nurani bangsa ini, paling tidak idealisme itu tetap ada. Kalaupun bukan pada masa pemerintahan sekarang, kita berharap akan jadi pokok perhatian pemerintahan berikutnya untuk bisa membangkitkan kembali Kemandirian Teknologi Nasional. Semoga saja!

 

Sumber : http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2014/02/09/teknologi-berkarat-di-republik-impor-632124.html


Isi Komentar

Kategori berita

Berita terkait